Seputar Ilmu

Fatimah/ SI V Turunnya Soeharto dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 maret 1998 menjadi awal lahirnya Reformasi di Indonesia. Perkembangan politik ketika itu ditandai dengan  pergantian presiden di Indonesia, setelah presiden Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari jabatan presiden RI, lewat pidatonya dihadapan wartawan dalm dan luar negeri , setelah itu Wapres B.J Habibie langsung diangkat sumpahnya menjadi presiden RI ketiga dihadapan pimpinan Agung, yang disaksikan oleh ketua DPR dan wakil �wakil Ketua DPR. [ 1 ] Naiknya B. J Habibie menggantikan Soeharto mengundang perdebatan hukum dan kontroversial karena mantan presiden Soeharto menyerahkan secara sepihak kekuasaan kepada Habibie. Diikalangan mahasiswa sikap atas pelantikan Habibie terbagi atas tiga kelompok, yaitu : Pertama, menolak Habibie karena merupakan produk orde baru, kedua  bersikap netral karena pada saat itu tidak ada pemimpin Negara yang diterima semua kalangan sementara  jabatan pre...

ABDULLAH / SI V A.     Kondisi ekonomi Masa Pemerintahan Reformasi Pada pertengahan tahun 1997, krisis moneter melanda negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Krisis moneter di Indonesia dimulai dengan menurunnya nilai tukar rupiah. Hal itu memicu penurunan produktivitas ekonomi serta munculnya disfungsi institusi ekonomi dalam mengatasi krisis tersebut. Kelompok masyarakat yang kritis melihat bahwa krisis ini merupakan kesalahan Orde Baru yang di nilai tidak baik dalam mengurus pemerintahan. Hal ini kemudian mengarah pada munculnya krisis legitimasi kepercayaan atas pemerintahan Orde Baru. Masyarakat kampus yang terdiri atas para mahasiswa, dosen, dan rektor mulai menyuarakan pendapatnya melalui berbagai media, baik itu seminar, diskusi, mimbar bebas hingga aksi demonstrasi. Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru makin meningkat dengan di angkatnya kembali Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia. Berbagai peris...

EKO ADI PUTRA / SI V Proses Penyatuan atau Integrasi Timor Timur ke Indonesia Wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selain sangat luas, juga memiliki kompleksitas yang tidak sedikit. Timor Timur yang sebelum bergabung dengan Indonesia lebih dikenal dengan Republik Demokratik Timor Leste adalah sebuah wilayah yang terletak di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Nantinya, kedekatan dari faktor geografis dengan Australia inilah yang juga mewarnai proses penyatuan atau integrasi wilayah Timor Timur kedalam NKRI. Integrasi wilayah Timor Timur ke Indonesia atau NKRI tidak serta merta terjadi begitu saja. Proses yang cukup lama dilalui oleh rakyat Timor Timur yang memiliki kehendak tinggi untuk bersatu dengan Indonesia. Hal yang sama juga dirasakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membantu tercapainya kehendak rakyat Timor Timur tersebut. Proses penyatuan atau integrasi ini memiliki awalan diantaranya yaitu: [1] Proses Pra-Integrasi T...

Abdullah / SI V 1.       Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblaad No. 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian staatblaad ini deperkuat dengan Staatblaad No. 137/1905 dan S. 181/1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang S. 216/1922. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provincie, regentschap, stadsgemeente, dan groepmeneenschap yang semuanya menggantikan locale ressort. Selain itu juga, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. Pemerintah kerajaan satu per satu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan sejumlah kontrak politik (kontrak panjang maupun kontrak pendek). Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan. Kemudiaan Ketika menjalar PD II Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur mulai Korea ...