IKATAN AGAMA DAN POLITIK INDONESIA

Agama & politik adalah 2 unsur yang tidak dapat dipisahkan dan dalam prinsip dasar negara kita yaitu "ketuhanan yang maha esa" dimana setiap warga negara wajib menjalankan dan menjauhi larangan dari tuhannya, termasuk larangan-larangan menjual minuman keras dan sebagainya, jadi saya rasa agama dan politik adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan.

Pada dasarnya tatanan dasar negara kita justru sejalan/tidak bertentangan syariat islam, pancasila dan demokrasi adalah tatanan dasar negara yang terbaik untuk menegakkan syariat islam, hanya saja belum terealisasikan sepenuhnya.

Syari'ah Islam mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa, misalnya tergambar dalam tatanan syari'at tentang berkomunitas (mu’asyarah) antar sesama manusia. Sedangkan mengenai kehidupan bernegara, banyak disinggung dalam ajaran fiqih siyasah dan sejarah Khilafah al-Rasyidah, misalnya dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah karya al-Mawardi atau Abi Ya’la al-Hanbali.

Pada zaman Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin dapat dipastikan, beliau-beliau itu di samping pimpinan agama sekaligus juga pimpinan negara. Konsep imamah yang mempunyai fungsi ganda memelihara agama sekaligus mengatur dunia dengan sasaran pencapaian kemaslahatan umum, menunjukkan betapa eratnya interaksi antara Islam dan politik. Tentu saja dalam hal ini politik dimengerti secara mendasar, meliputi serangkaian hubungan aktif antar masyarakat sipil dan dengan lembaga kekuasann.

Dalam teori politik sekuler, agama tidak dipandang sebagai kekuatan. Agama hanya dilihat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan persoalan individual. Padahal secara fungsional, ternyata kekuatan agama dan politik saling mempengaruhi. Memang dalam arti sempit ada diferensiasi, misalnya seperti diisyaratkan oleh interpretasi sahabat Ibnu Mas'ud terhadap ungkapan uli al-amr sebagai umara’ (pemimpin formal pemerintahan), yang dibedakan dengan ulama sebagai pemimpin agama.