SEJARAH AUSTRALIA DAN OCEANIA AUSTRALIA MENUJU DEMOKRASI

ARMESWARI HARIS/PIS/B

A.  Pembentukan Koloni Pertama di Australia

  Revolusi Industri, yang terjadi di Inggris pada tahun 1850 yang mengakibatkan banyak masalah yang terjadi di Inggris seperti kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan menjadi motif utama pemerintah Inggris membentuk koloni di New South Wales. Faktor lain yang timbul adalah kebutuhan tempat pembungan para pelaku kriminal atau narapidana di Inggris yang tidak di sukai oleh pemerintah Inggris itu sendiri. Seorang angkatan laut yang bernama Arthur Philip menjadi pemimpin koloni New South Wales dari mulai berdiri sampai tahun 1809. Pada era kepemimpinan William Bligh di koloni New South Wales terjadi sebuah perselisihan yang hebat atau lebih dikenal sebagai Rum Rebellion. Rum Rebellion adalah sebuah peristiwa pemberontakan di Bounty. Rum Rebellion merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh Rum Corps terhadap Gubernur New South Wales pada saat itu, karena tindakan keras Bligh yang melahirkan reaksi

pemberontakan yang akhirnya menjatuhkannya. Pemberontakan ini terjadi karena Rum Corps  memonopoli Alkohol impor dan pemberontakan ini ternyata menjadi awal ditandainya berakhirnya masa pengaruh dan kekuasaan perwira corps tersebut. Sehingga ini menjadi alasan kedua terbentuknya koloni New South Wales. Yang ketiga, perkembangan masa Lachlan Macquarie. Pada 1 januari 1810 Lachlan Macquarie menjabat sebagai gubernur menggantikan jabatan William Bligh setelah peristiwa Rum Rebellion. Lachlan Macquarie merupakan seorang perwira dari Angkatan Darat Inggris, yang melakukan konsolidasi yang berhasil memacu koloni New South Wales mencapai tingkat kemajuan yang pesat. Antara tahun 1811 dan 1812, Macquarie mencapai kesuksesan dalam masa kepemimpinannya di New South Wales. Hal tersebut dibuktikan dengan surat � surat kabar yang beredar di parlemen dan pemerintahan Inggris, menyebutkan bahwa kemajuan New South Wales dalam kehidupan Agama, Moral, dan Pendidikan.

B. Pembentukan Koloni � Koloni Lain di Australia

   Sejak tahun 1809 setelah resmi berdirinya New South Wales menjadi sebuah koloni yang dibentuk oleh pemerintah Inggris, memunculkan beberapa dampak terhadap wilayah � wilayah territorial yang berada di sekitar wilayah koloni pertama tersebut, diantaranya adalah Tasmania, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, dan Victoria. Tasmania, koloni lain pertama yang berdiri sekaligus menjadi koloni kedua setelah New South Wales. Sampai tahun 1855 Tasmania masih disebut Van Diemen's Land sesuai dengan nama yang diberikan oleh Abel Tasman, orang kedua yang berhasil menemukan wilayah baru di Australia sekaligus pulau Tasmania. Sejak tahun 1813 pemukiman Launceston dan Hobart ditempatkan dibawah kekuasaan seorang letnan gubernur kolonel Davey. Berbagai kekerasan, diantaranya kekerasan perlakuan yang dialami oleh para narapidana, kekerasan masyarakat kulit putih terhadap penduduk asli dan lain-lain mewarnai sejarah berdirinya Tasmania sebagai koloni baru. Sehingga, pada tahun 1825, Tasmania dipisahkan dari New South Wales dan pada tahun 1855 koloni ini menyelenggarakan pemerintahan sendiri, dan secara resmi sejak saat itu merubah nama dari Van Diemen's Land menjadi Tasmania. Pada tahun 1824, untuk pertama kalinya Queensland dihuni oleh masyarakat berkulit putih. Pada awalnya pemukiman di Queensland, tumbuh dan berkembang sebuah pemukiman sebagai bagian dari New South Wales. Seiring berjalannya waktu, daerah tersebut mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat sehingga rakyatnya merasa tidak puas dan ingin segera berpisah dari wilayah New South Wales. Pada tahun 1859 keinginan mereka tersebut dipenuhi oleh pemerintah Inggris, sehingga berdirilah koloni lain yang kedua sekaligus koloni yang ketiga di wilayah benua Australia. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, ekspedisi-ekspedisi penyelidikan Francis mengunjungi daerah pantai Australia Barat tersebut, lalu tersiar kabar yang tidak jelas yang mengatakan bahwa Francis ingin menguasai daerah pantai barat tersebut. Pada tahun yang sama juga, James Stirling menyelidiki daerah Swan River dan sangat tertarik untuk mendudukinya. Berbagai faktor menyebabkan sejarah permulaan koloni Australia Barat ialah kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, ketika koloni-koloni lain sudah menolak transportasi narapidana Australia Barat justru meminta. Sejak tahun 1850 dilakukan transportasi narapidana ke Australia Barat yang baru berakhir pada tahun 1868. Akhirnya pada tahun 1829 Australia Barat resmi menjadi daerah koloni lain yang ketiga di benua Australia sekaligus koloni keempat yang resmi berdiri. Dualisme kekuasaan yang membawa berbagai komplikasi, mewarnai berdirinya Australia Selatan sebagai koloni lain keempat atau koloni kelima persemakmuran Inggris yang resmi berdiri pada tahun 1901. Dualism kekuasaan tersebut adalah kekuasaan yang dipimpin oleh seorang Gubernur yakni Kapten Hindmarsh dengan Dewan Komisaris yang mewakili daerah koloni tersebut. Dengan demikian kekuasaan atas Australia Selatan, sempat terbagi dua. Di satu pihak kekuasaan dipegang oleh gubernur yang diangkat dan bertanggung jawab kepada "Colonial Office" di London, dan di pihak lain ada kekuasaan Dewan Komisaris yang secara teoritis mewakili koloni itu. Gubernur pertama untuk koloni itu adalah Kapten Hindmarsh. Sebagai mana telah dikemukakan  di atas, selain gubernur ada juga komisaris residen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan yang bertugas mencari uang untuk segala keperluan koloni itu. Adanya dualisme kepemimpinan ini menimbulkan banyak persoalan. Akhirnya pemerintah Inggris memanggil pulang kedua pejabat tersebut. Pemerintah mengangkat gubernur kedua, Kolonel Gawler, dan menghapuskan dualism kekuasaan di koloni itu. Dalam keadaan kesusahaan seperti itu, Gawler tetap berusaha. Ia mengatur para pekerja untuk melakukan pekerjaan umum, membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan,dan dermaga. Karena Gawler tidak memeiliki uang untuk membayar para pekerja, ia mengeluarkan janji tertulis, bahwa Dewan Komisaris di Inggris akan membayarnya kemudian. Janji tertulis ini berfungsi sebagai uang kertas (IOU atau bill). Akan tetapi ketika bill itu disampaikan kepada Dewan Komisaris, dewan tersebut tidak bersedia membayarnya. Semantara kemelut keuangan ini belum terselesaikan secara tuntas, Gawler diganti oleh gubernur baru, Goerge Grey, dalam bulan Mei 1841. Kegagalan Gawler mengakhiri pengawasan Dewan Komisaris, dan suatu undang-undang baru yang berisi pembentukan pemerintah yang lebih baik bagi Australia Selatan, dikeluarkan tahun 1842. Undang-undang ini menempatkan Australia Selatan sama dengan koloni lain, suatu koloni yang dalam ketatanegaraan Inggris biasa disebut Crown Colony. Ketika Goerge Grey tiba, ia menerima koloni itu dalam keadaan bangkrut. Dalam usahanya itu Grey berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dilakukannya dengan baik kalau pemerintah Inggris tidak bersedia membayar semua bills itu. Semula pemerintah Inggris tidak mau bertanggung jawab atas hutang-hutang yang diakibatkan oleh tindakan Gawler, namun atas bujukan dan janji Grey menjadikan koloni itu dapat berdiri sendiri, akhirnya pemerintah Inggris membayar semua bills itu. Dalam usahanya memajukan koloni itu, Grey tertolong oleh penemuan tambang tembaga di Kapunda, pada tahun 1842. Sejak saat itu Australia Selatan mampu membiayai seluruh kegiatan dan denga demikian janji Grey menjadikan koloni itu berswasembada telah terpenuhi. Grey mengakhiri masa pemerintahannya di Australia Selatan ketika ia diangkat menjadi gubernur di New Zealand. Ketika pemerintah Inggris mengeluarkan Australia Colonies Government Act, Australia Selatan juga mempersiapkan diri untuk menyusun pemerintahan sendiri. Usaha itu dimulai sejak tahun 1853, namun secara efektif baru berlaku sejak tahun 1856. Pada tahun 1837 gubernur Bourke mengunjungi daerah Victoria dan meresmikan nama-nama kota Williamstown dan Malbourne. Sampai tahun 1850 Victoria masih merupakan bagian dari New South Wales. Rasa tidak puas dibawah New South Wales medorong rakyat di Distrik Port Philip menuntut pemisahan. Pada tahun 1850 Victoria dipisahkan dari New South Wales, dan sejak tahun 1851 menetapkan dan melaksanakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian resmi berdirilah koloni lain ke lima dan menjadi koloni keenam yang terbentuk di benua Australia. Dengan berdirinya koloni � koloni Tasmania, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, dan Victoria, maka lengkaplah sudah kekuasaan pemerintahan Inggris terhadap benua Australia.

C.Perkembangan Australia menuju Demokrasi

a. Pembentukan Legislative Council

   Seperti yang telah di uraikan sebelumnya, bahwa Macquarie merupakan gubernur New South Wales yang terakhir memegang seluruh kekuasaan di tangannya sendiri. Telah terungkapnya sedikit demi sedikit berita tentang pengiriman J.T. Bigge ke Sydney untuk melakukan penyelidikan tentang berbagai hal yang terjadi di koloni itu. Terlebih, penyelidikan ini di khususkan menyangkut keluhan imigran bebas tentang perlakuan Macquarie terhadap emancipists. Namun perlu juga disini membicarakan sedikit tentang dampak lain dari laporan Bigge, khususnya menyangkut pemerintahan di koloni itu, sebab perubahan sistem pemerintahan di New South Wales, pada akhirnya mempengaruhi sistem pemerintahan koloni lain yang ada di Australia. Salah satu dampak dari penyelidikan tersebut adalah mulai dipikirkannya pemerintahan di New South Wales, meskipun pada awalnya laporan Biagge tidak merekomendasikan perubahan cara pemerintahan di New South Wales, akan tetapi kritiknya terhadap sistem pemerintahan yang berlaku di New South Wales pada saat itu, mendorong pemerintah Inggris untuk membatasi kekuasaan Gubernur. Jika Macquarie adalah gubernur terakhir yang otoriter di New South Wales, maka Sir Thomas Brisbane ( 1821-1825 ) adalah gubernur pertama yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. Judicature Act ( undang � undang Yudikatur ) untuk New South Wales dikeluarkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1823 berisi tentang pembentukan suatu Legislative Council dalam sistem pemerintahan di New South Wales. Jumlah anggotanya minimal lima orang dan maksimal tujuh orang. Legislative Council tersebut mempunyai kuasa yakni untuk membuat undang-undang memelihara perdamaian, kesejahteraan, dan pemerintahan yang baik di New South Wales, dengan ketentuan bahwa undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Inggris. Secara teori, legislative council ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah Inggris, tetapi dalam faktanya mereka berfungsi sebagai badan penasehat belaka. Namun demikian, pembentukan legislative council ini telah memulai langkah baru menuju perjalanan jauh dalam rangka menghancurkan kekuasaan sewenang-wenang gubernur. Undang undang tahun 1823, menyebutkan tentang pembentukan Mahkamah Agung ( Supreme Court ) yang dipimpin oleh seorang Hakim Agung ( Chief Justice ) dan menjadikan Sir Francis Forbes sebagai ketuanya untuk yang pertama kalinya yang sebelumnya telah menduduki jabatan yang sama di Newfoundland. Amandemen pertama tentang penambahan jumlah anggota legislative council menjadi 15 orang terjadi pada tahun 1828. Secara mayoritas, dewan ini sudah berhak memveto usul yang diajukan oleh gubernur. Tidak lagi seperti pada masa sebelumnya gubernur masih bisa melaksanakan sebuah pengusulan perancangan undang-undang sambil menunggu keputusan dari pemerintah Inggris. Perubahan pemerintahan yang terjadi di New South Wales tidak lepas dari perubahan komposisi masyarakat. Keberhasilan peternakan biri-biri di New South Wales, mendorong semakin banyaknya orang bermigrasi dan menginvestasikan uangnya disana. Squatters, adalah sebutan untuk orang-orang ini, yang dimana mereka memperjuangkan hak-haknya dalam pemerintahan agar kepentingan-kepentingan mereka di koloni itu terjamin. Faktor lain yang juga berpengaruh dalam perubahan pemerintahan tersebut adalah perkembangan atau perubahan pemikiran-pemikiran yang hidup serta berpengaruh dalam masyarakat. Pada periode 1830-an, jumlah imigran bebas di New South Wales semakin bertambah. Pada tahun 1841 jumlah imigran bebas di New South Wales empat kali lebih banyak dibanding jumlah narapidana menurut Miller dan Jinks (1973). Karena semakin banyaknya jumlah imigran bebas inilah yang membuat pemikiran masyarakat pada waktu itu semakin berkembang, mereka ingin di pandang lebih terhormat. Mereka menginginkan pemerintahan yang demokrasi atau responsible government dan untuk itu mereka berpendapat bahwa jalan untuk mencapai suatu pemerintahan yang demokrasi adalah dengan penghentian transportasi narapidana dari Inggris. Akhirnya, sejalan dengan tuntutan mereka ini, pada tahun 1840 pemerintah Inggris menghentikan transportasi narapidana ke New South Wales. Dengan legislative council ini, untuk pertama kalinya koloni itu mendapatkan pemerintahan dengan sistem perwakilan rakyat. Rakyat mendapat hak untuk memilih orang yang mereka kehendaki untuk menjabat sebagai anggota legislative council. Akan tetapi, disini tidak semua rakyat dapat memilih orang yang mereka kehendaki untuk menjabat di legislative council karena rakyat yang berhak memilih adalah rakyat yang sudah membayar taat pajak tiap tahun, jadi bentuk pemilihan ini hanya berlaku untuk rakyat yang tergolong kaya saja. Namun, dengan demikian semakin terbuka lebarlah peluang untuk menjadikan New South Wales kea rah pemerintahan yang Demokrasi. Ketika Tasmania dan Australia Selatan memiliki status koloni yang berdiri sendiri, maka kedua koloni ini pun dalam waktu yang berbeda membentuk Legislative Council seperti yang telah dilakukan New South Wales. Daerah-daerah seperti Victoria dan Queensland pada waktu itu masih tergabung dalam wilayah New South Wales sedangkan Australia Barat masih menghadapi persoalan lain. Walaupun legislative council ini telah mengawasi dan membatasi kekuasaan gubernur ( New South Wales, Tasmania, Australia Selatan ), namun dewan ini belum bisa dikatakan bahwa koloni-koloni ini telah berlangsung pemerintahan demokrasi. Pada tahun 1840-an gerakan untuk mendapatkan pemerintahan demokrasi semakin gencar, terutama karena ribuan orang yang bermigrasi ke koloni-koloni Australia pada masa itu mungkin telah terpengaruh oleh Gerakan Chartis ( Chartist Movement). Bagi koloni-koloni di Australia, undang-undang ini penting sekali artinya, terutama jika dilihat dari sudut pemerintahan. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini berarti pemerintah Inggris sudah siap menyerahkan kepada setiap koloni hak untuk   menyusun pemerintahan yang disukainya dan pemerintah Inggris tinggal menyetujuinya. Hal lain yang tak kalah penting dari undang-undang ini adalah bahwa pemerintah Inggris member hak menyusun pemerintahan sendiri itu kepada setiap koloni secara terpisah, sehingga masing-masing koloni dapat mengatur dirinya sendiri tanpa harus sama atau terikat dengan koloni lain.

b. Masa Pemerintahan Sendiri Secara Terpisah

  Dilihat dari sisi tuntutan penduduk koloni-koloni di Australia untuk mendapatkan pemerintahan demokrasi, Australian Colonies Government Act memiliki nilai-nilai yang amat positif. Undang-undang member kebebasan kepada setiap koloni untuk memilih sistem pemerintahan yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Setiap koloni boleh menentukan sistem perwakilan yang mereka kehendaki, menetapkan batas-batas kewenangan dan kekuasaan gubernur. Dari sisi lain, sisi keutuhan dan integrasi Australia, Australian Colonies Government Act ini justru membuka peluang untuk timbulnya perpecahan diantara koloni itu, karena setiap koloni diberi kebebasan dalam mengatur diri sendiri sesuai dengan kehendak masing-masing. Sesuai dengan tawaran yang terdapat dalam undang-undang tahun 1850 itu, maka New South Wales mulai melaksanakannya sejak tahun 1855, kemudian diikuti oleh Tasmania dan Victoria sejak tahun 1856, dan Australia Selatan sejak 1856. Queensland yang semula merupakan bagian dari wilayah koloni New South Wales mulai memisahkan diri pada tahun 1859, dan sejak saat itu juga mulai melaksanakan pemerintahan sendiri. Demikianlah dalam kurun waktu sepuluh tahun pertama dari dikeluarkannya Australian Colonies Government Act itu, telah lahir lima koloni yang masing-masing memiliki otonomi serta terpisah satu dari yang lain. Sementara Australia Barat yang memiliki kekhasan sejarahnya, baru melaksanakan pemerintahan sendiri pada tahun 1890.

    

Daftar Pustaka

Suboro,J. (1996). Sejarah Australia. Bandung : Tarsito

Siboro. 1989. Sejarah Australia. Penerbit Tarsito : Bandung

http://id.wikipedia.org/wiki/Australia

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Sydney