UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan

pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan

kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan

berdasarkan hukum;

c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi,

keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;

d. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam

mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan

yang bertanggung jawab;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu

diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang

Partai Politik.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 20, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1),

Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dengan . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan

dasar Partai Politik.

 3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah

peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

 4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,

kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

 5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang

dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk

kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

 6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi

manusia.

 7. Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi

manusia.

BAB II

PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang

warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta

notaris.

 (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART

serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

a. asas dan ciri Partai Politik;

b. visi dan misi Partai Politik;

c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;

d. tujuan dan fungsi Partai Politik;

e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;

f. kepengurusan Partai Politik;

g. peraturan dan keputusan Partai Politik;

h. pendidikan politik; dan

i. keuangan Partai Politik.

(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus)

keterwakilan perempuan.

Pasal 3

 (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.

 (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik

harus mempunyai:

a. akta notaris pendirian Partai Politik;

b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar

yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

c. kantor tetap;

d. kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah

provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada

setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus)

dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang

bersangkutan; dan

e. memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Pasal 4

(1) Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi

kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

ayat (2).

 (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan

secara lengkap.

(3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan

Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian

dan/atau verifikasi.

(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK

Pasal 5

(1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14

(empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.

(2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan

akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

Pasal 6

Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris.

Pasal 7

(1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling

lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan

secara lengkap.

(2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Menteri.

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

BAB IV

ASAS DAN CIRI

Pasal 9

(1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan

cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

BAB V

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 10

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia; dan

d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;

b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara; dan

c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 11

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga

negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme

demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara

konstitusional.

BAB VII

KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA

Pasal 14

(1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

(2) Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif

bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

Pasal 15

(1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut

AD dan ART.

(2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak

memilih dan dipilih.

(3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta

berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.

Pasal 16

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri secara tertulis;

c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau

7

h. membuat . . .

d. melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik.

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga

perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan

pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGANISASI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 17

(1) Organisasi Partai Politik terdiri atas:

a. organisasi tingkat pusat;

b. organisasi tingkat provinsi; dan

c. organisasi tingkat kabupaten/kota.

(2) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau

sebutan lain.

(3) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

hubungan kerja yang bersifat hierarkis.

Pasal 18

(1) Organisasi Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Organisasi Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

(3) Organisasi Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota

kabupaten/kota.

BAB IX

KEPENGURUSAN

Pasal 19

(1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

(3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota

kabupaten/kota.

(4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa

atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang

bersangkutan.

Pasal 20

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan

keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur

dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Pasal 21

Kepengurusan Partai Politik dapat membentuk badan/lembaga yang bertugas untuk

menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

Pasal 22

Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui

musyawarah sesuai dengan AD dan ART.

Pasal 23

(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai

dengan AD dan ART.

(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat

didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

terjadinya pergantian kepengurusan.

(3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

diterimanya persyaratan.

Pasal 24

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi

pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum

dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Pasal 25

Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak

oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan

keputusan Partai Politik.

Pasal 26

(1) Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan

dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan

dan/atau Partai Politik yang sama.

 (2) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh Undang-

Undang ini.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27

Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara

demokratis.

Pasal 28

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan AD

dan ART Partai Politik.

BAB XI

REKRUTMEN POLITIK

Pasal 29

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk

menjadi:

a. anggota Partai Politik;

b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan

d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis

dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

BAB XII

PERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI POLITIK

Pasal 30

Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan

Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB XIII

PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 31

(1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan

ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan

kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa

dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

BAB XIV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan

atau di luar pengadilan.

(4) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik

yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

Pasal 33

(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan

melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan

hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri

paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan

pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

BAB XV

KEUANGAN

Pasal 34

(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:

a. iuran anggota;

b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan

c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang,

barang, dan/atau jasa.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya

berdasarkan jumlah perolehan suara.

(4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang

diterima Partai Politik berasal dari:

a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD

dan ART;

b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu)

tahun anggaran; dan

c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/atau badan

usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip

kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan

kemandirian Partai Politik.

Pasal 36

(1) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan pendapatan

yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup

pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik.

(2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola melalui rekening

kas umum Partai Politik.

(3) Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua

penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik.

Pasal 37

Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran

berkenaan berakhir.

Pasal 38

Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk

diketahui masyarakat.

Pasal 39

Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 40

(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang

sama dengan:

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;

b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;

c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;

d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi

terlarang;

e. nama atau gambar seseorang; atau

f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.

(2) Partai Politik dilarang:

a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan;

atau

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam

bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana

pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;

c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha

melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;atau

e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai

Politik.

(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu

badan usaha.

(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran

atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI POLITIK

Pasal 41

Partai Politik bubar apabila:

a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;

b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau

c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 42

Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART.

Pasal 43

(1) Penggabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b

dapat dilakukan dengan cara:

a. menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang,

dan tanda gambar baru; atau

b. menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda

gambar salah satu Partai Politik.

(2) Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

Pasal 3.

(3) Partai Politik yang menerima penggabungan Partai Politik lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 44

(1) Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberitahukan

kepada Menteri.

(2) Menteri mencabut status badan hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 45

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 46

Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga

negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan undang-undang.

Pasal 47

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,

Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa

penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h

dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i

dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan

diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j

dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3)

huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang

bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta

anggotanya.

Pasal 48

(1) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40

ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh

pengadilan negeri.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)

dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang

bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1

(satu) tahun.

(3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada

Ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari

jumlah dana yang diterimanya.

(5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang

bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan

denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4)

dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai

Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri

serta aset dan sahamnya disita untuk negara.

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5)

dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 49

(1) Setiap orang atau perusahaan dan/atau badan usaha yang memberikan

sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang

disumbangkannya.

(2) Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau

perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama

1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.

(3) Sumbangan yang diterima Partai Politik dari perseorangan dan/atau

perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c disita untuk negara.

Pasal 50

Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam

Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

 (1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui

keberadaannya.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) paling lama pada forum

tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik pada kesempatan pertama sesuai

dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Partai Politik yang sudah mendaftarkan diri ke Departemen sebelum Undang-

Undang ini diundangkan, diproses sebagai badan hukum menurut Undang-

Undang ini.

(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di

pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan,

penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002

tentang Partai Politik.

(5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-

Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan

diputus berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008.